Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkap jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang sudah menerima surat keputusan atau SK yang angkanya bisa bikin honorer mendadak puyeng.
Menurut Prof. Zudan, total jumlah usulan PPPK paruh waktu sebanyak 1,24 juta. Namun, dari total usulan tersebut baru 15 persen SK yang terbit atau 186 ribu.
"SK PPPK yang terbit baru 15 persen. Ini memang minim banget karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” ungkap Prof. Zudan dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama BKN, Senin (10/11) yang dimuat JPNN.
Terkait perkembangan rekrutmen CASN 2024, Prof. Zudan menjelaskan formasi CPNS tahun ini telah terisi 74 persen. Adapun SK yang diterbitkan telah mencapai 99 persen.
Untuk PPPK penuh waktu tahap I, prosesnya telah selesai 99,7 persen. Adapun untuk tahap II mencapai 85 persen.
Prof. Zudan juga memaparkan jumlah ASN secara nasional yang jumlahnya mencapai 5,58 juta per-November 2025. Angka itu meningkat sekitar 1,3 juta dibanding Februari lalu.
Dari total tersebut, 76 persen ASN bertugas di instansi daerah, sedangkan 24 persen di instansi pusat. Adapun komposisi gendernya ialah 56 persen perempuan dan 44 persen laki-laki.
“Capaian ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai penyusun formasi, Kementerian Keuangan sebagai penyedia anggaran, dan BKN sebagai pelaksana manajemen ASN," paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, salah satu yang mengalami kemajuan signifikan adalah penerapan manajemen talenta ASN nasional. Jumlah instansi yang telah menerapkan sistem ini meningkat dari 42 lembaga pada 2024 menjadi 87 lembaga pada 2025, sedangkan 538 lembaga lainnya tengah dalam proses implementasi.
"Kami ingin memastikan sistem merit benar-benar menjadi budaya birokrasi di semua instansi,” terangnya.
Prof. Zudan juga menyebut adanya percepatan pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk pencantuman gelar akademik ASN yang meningkat 234 persen dan kenaikan pangkat yang kini diproses 12 kali dalam setahun.
Dia menegaskan komitmen BKN untuk menjaga tata kelola ASN yang profesional, efisien, dan berintegritas agar sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional.
Merespons hal itu, Komite I DPD RI mengapresiasi kinerja BKN dalam melakukan transformasi tata kelola layanan ASN sebagaimana amanat UU 20/2023 untuk mendukung program Asta Cita Presiden, dan pembangunan reformasi birokrasi.*
