Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Sekitar 290 honorer Pemko Pekanbaru belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para honorer itu terdiri dari guru dan tenaga kesehatan.
"Tadi, kami rapat pembahasan pengangkatan PPPK untuk tahun ini. Jadi, PPPK banyak yang belum diangkat (menerima SK meski sudah lulus ujian)," kata Sekdako Indra Pomi di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (29/3/2023).
Pada 2022, ada sebanyak 290 orang honorer yang belum diangkat sebagai PPPK. Para honorer itu terdiri dari guru dan tenaga kesehatan. Pada tahun ini, pengangkatan PPPK dialokasikan lagi.
"Tadi, saya rapat dengan OPD terkait membahas kemampuan keuangan dalam pengangkatan PPPK baru. Hal ini dibahas karena belanja pegawai (biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji) mencapai 35 persen dari nilai APBD," jelas Indra Pomi.
Penggunaan APBD untuk belajar pegawai sudah melampuai aturan yang berlaku yakni 30 persen. Sehingga, pilihan Pemko Pekanbaru adalah menurunkan belanja pegawai atau menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami juga mempertimbangkan honorer yang diangkat jadi PPPK minimal jumlahnya sama dengan tahun lalu," ucap Indra Pomi.
