65 Persen Wilayah Pekanbaru Masih Perkampungan dan Perkebunan, Sawit Jadi Potensi Ekonomi

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru menyoroti besarnya potensi sektor perkebunan di wilayahnya. Sekitar 65 persen wilayah Pekanbaru masih berupa kawasan perkampungan dan perkebunan, dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 24 ribu hektare (Ha).

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Markarius Anwar saat membuka Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang digelar Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) di Hotel Pangeran, Rabu (30/9/2026).

"Ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Potensi perkebunan kelapa sawit perlu dikelola secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Karena itu, penyusunan RAD-KSB dinilai penting sebagai pedoman bersama dalam pengembangan perkebunan sawit di Pekanbaru.

"Potensi perkebunan yang masih cukup besar harus kita kelola secara seimbang. Pertumbuhan ekonomi jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan," ujar Markarius.

RAD-KSB diharapkan dapat menyatukan arah kebijakan pemerintah, pekebun, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan sawit juga diarahkan agar lebih produktif, tertata, dan berkelanjutan.

Kepala Distankan Pekanbaru Maisisco mengatakan, pengembangan sawit berkelanjutan tidak hanya menyangkut peningkatan produksi dan pendapatan pekebun. Aspek tata kelola lahan, lingkungan, legalitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

"Pendekatan berkelanjutan diperlukan. Agar, pengembangan sawit dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan," ujarnya.

Riau merupakan salah satu sentra utama kelapa sawit nasional. Pada tahun lalu, produksi crude palm oil (CPO) Riau tercatat sekitar 9,46 juta ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada 2024 mencapai sekitar 5,58 juta ton. Di sisi lain, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan tanaman. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus membuka lahan perkebunan baru.