Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) membahas percepatan izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena, UMKM merupakan penggerak ekonomi kerakyatan.
"BBPOM mau memberikan kemudahan kepada UMKM. Agar, UMKM dalam memberikan layanan yang baik kepada konsumen," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Hotel Aryaduta, Senin (19/6/2023).
Intinya, industri UMKM harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. BBPOM akan menggandeng mahasiswa dalam mengurus perizinan UMKM.
Rapat ini juga dihadiri kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinkes berkaitan dengan higienis makanan.
"Makanya, Dinkes terlibat dalam pemberian izin UMKM. Sedangkan DLHK memberikan izin terkait industri yang berkelanjutan," ungkap Indra Pomi.
Kesempatan bersama, Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemko Pekanbaru untuk percepatan perizinan, pembiayaan, dan promosi bagi UMKM. Karena, UMKM merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sudah selayaknya, UMKM ini didukung. UMKM yang memiliki izin edar akan bernilai lebih di mata konsumen," ujarnya.
Kemudahan perizinan UMKM juga harus dikaitkan dengan isu lingkungan. Kepedulian lingkungan bagi pelaku UMKM harus dimulai sejak dini.
"Contohnya, minyak jelantah yang dihasilkan UMKM bisa diolah kembali menjadi energi terbaru," ucap Yosef.
