BGN Konsolidasikan Program MBG di Riau, Tekankan Kepatuhan SOP dan Transparansi

RIAU1.COM -Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Optimalisasi program MBG ini dibahas dalam rapat konsolidasi bersama kepala satuan pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan yang digelar di Hotel Premiere Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan, rapat tersebut bertujuan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

Setiap tahapan dalam program telah memiliki pedoman yang wajib dipatuhi. Hal ini guna mencegah terjadinya persoalan di lapangan.

“Hadirnya saya di sini untuk memastikan tugas kepala SPPG berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak muncul kejadian yang menonjol akibat kelalaian terhadap SOP,” ujar Sony.

Hingga saat ini, 633 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di Riau. Seluruh bangunan tersebut dibangun oleh mitra maupun secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu, lebih dari 25 ribu relawan terlibat aktif dalam operasional SPPG di berbagai daerah.

"Besaran anggaran program MBG adalah Rp15.000 per porsi untuk kelompok umum. Sedangkan anggaran Rp13.000 per porsi untuk kelompok kecil, seperti balita, taman kanak-kanak, dan Raudhatul Athfal (PAUD)," urai Sony.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik terkait komponen pembiayaan program. Dalam upaya memperkuat akuntabilitas, BGN mewajibkan setiap Kepala Pelaksana Program Gizi (KPPG) memiliki media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat mengetahui menu harian, bahan pangan yang digunakan, harga satuan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Keterbukaan informasi ini menjadi bagian dari kontrol sosial. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga atau kualitas, masyarakat dapat segera menegur dan melaporkan,” ucap Sony.

Dengan jumlah penerima manfaat secara nasional yang telah mencapai sekitar 60 juta orang, pengawasan terhadap program ini semakin luas. Penerima manfaat dinilai sebagai pengawas langsung, karena dapat memberikan tanggapan dan kritik terhadap kualitas layanan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dan berbagai unsur lainnya.

BGN mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Riau yang dinilai aktif membentuk satuan tugas dan menjalin kolaborasi dengan KPPG serta kepala SPPG. Saat ini, pembangunan SPPG di Riau hampir mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Dari jumlah tersebut, 633 unit telah berdiri dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

"Untuk sementara, BGN telah menutup portal pendaftaran SPPG. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan layanan di suatu kecamatan, pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan pemda. Selanjutnya, wali kota atau bupati akan menyampaikan usulan resmi kepada BGN sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Sony.