DLHK Pekanbaru Imbau Badan Usaha Bayar Retribusi Kebersihan Secara Non Tunai

RIAU1.COM -Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terus mengingatkan para pelaku usaha, khususnya yang berada di jalan-jalan protokol, untuk melakukan pembayaran retribusi kebersihan secara non tunai. Kebijakan ini diberlakukan guna meningkatkan transparansi sekaligus mencegah praktik pungutan liar (pungli).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, Jumat (26/9/2025), mengatakan, pembayaran retribusi non tunai dapat dilakukan melalui sejumlah bank yang telah bekerja sama dengan pemko, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Pembayaran non tunai ini penting untuk menghindari pungli yang dapat merugikan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami terus melakukan sosialisasi kepada badan usaha. Supaya, badan usaha memahami mekanisme pembayaran tersebut," ujarnya.

Sesuai peraturan wali kota, sampah dari badan usaha diangkut oleh DLHK. Retribusinya wajib dibayarkan secara non tunai melalui bank yang telah ditunjuk.

Para pelaku usaha untuk menolak jika masih ada pihak yang menagih retribusi secara tunai dengan mengatasnamakan petugas DLHK. Penagihan semacam itu dipastikan sebagai tindakan ilegal.

“Jangan percaya kepada oknum yang mengaku dari DLHK dan meminta pembayaran tunai. Karena, seluruh pembayaran retribusi kini hanya dilakukan secara non tunai,” tegas Reza.

Kebijakan pembayaran non tunai ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Pekanbaru.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru resmi memberlakukan pembayaran retribusi kebersihan secara non tunai bagi seluruh warga dan badan usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi. Warga pun diminta aktif mendukung kebijakan tersebut demi pelayanan kebersihan yang lebih baik.