Keseimbangan Fiskal Jadi Prioritas, Pemko Pekanbaru Tahan Belanja Nonprioritas Tahun Ini
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal daerah menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang diprediksi tidak mencapai target. Saat ini, pemko tengah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran guna menekan potensi tunda bayar yang sebelumnya terjadi.
"APBD tahun 2025 memang telah ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun. Namun, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, realisasi anggaran hanya mencapai sekitar Rp2,7 triliun. Selisih ini yang kemudian menyebabkan munculnya tunda bayar," kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar saat diwawancarai di Gedung DPRD, Selasa (10/6/2025).
Kini, pemko lebih berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Fokus utama adalah tidak menambah jumlah tunda bayar yang sudah terjadi pada tahun anggaran 2024.
“Kami sedang melakukan efisiensi dan penyesuaian perencanaan pendapatan agar tidak terlalu meleset dari target. Misalnya, dari APBD yang ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun, kami realistis menargetkan angka maksimal sekitar Rp3 triliun saja. Dari sisa Rp20 miliar itu, untuk sementara kami bekukan dulu,” jelas Markarius.
Hasil efisiensi yang telah dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp280 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp80 miliar akan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas, seperti perbaikan jalan berlubang, pembenahan drainase, serta pengelolaan sampah.
“Saat ini, kami juga sedang membahas pergeseran anggaran bersama setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kami terus mencari ruang fiskal dari program-program yang bisa dialihkan dan lebih tepat sasaran,” jelas Markarius.
Di samping efisiensi internal, pemko juga berharap dana tunda salur dari Pemprov Riau dapat segera diselesaikan. Total tunda salur dari provinsi mencapai Rp150 miliar pada tahun lalu. Tahun ini, dana tunda salur diperkirakan sekitar Rp200 miliar pada tahun ini.
“Jika dana tunda salur dari provinsi bisa dicairkan, itu akan sangat membantu kami dalam mencicil kewajiban tunda bayar tahun 2024,” ujar Markarius.
