Pemko Pekanbaru Perkuat Sinergi Forkopimda Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini guna menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

“Rapat Forkopimda hari ini menyepakati peningkatan sinergi, kolaborasi, serta saling berbagi informasi terkait kendala di lapangan dalam menghadapi cuaca ekstrem,” kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho usai rapat Forkopimda di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (15/12/2025).

Curah hujan tergolong tinggi di Kota Pekanbaru saat ini. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2026.

"Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor," ujar Agung.

Menghadapi situasi tersebut, Pemko Pekanbaru bersama Forkopimda menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Upaya antisipatif itu antara lain, pendataan dan kesiapan peralatan penanggulangan bencana yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi darurat.

“Kami mulai mendata peralatan yang diperlukan, terutama jika terjadi pengungsian. Selain itu, antisipasi banjir juga dilakukan melalui semangat gotong royong bersama,” ungkap Agung.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menambahkan, rapat Forkopimda tersebut juga merupakan tindak lanjut atas penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku sejak 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Saat ini, Kota Pekanbaru berada dalam status siaga bencana Hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.

"Melalui rapat Forkopimda ini kembali ditegaskan pelaksanaan kegiatan gotong royong melalui Gerakan Pekanbaru Bersih,” katanya.

Gerakan Pekanbaru Bersih membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Supaya, potensi serta dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

“Dengan curah hujan yang cukup tinggi, diperlukan aksi nyata dari semua pihak yang dikoordinasikan dan dimotori oleh Forkopimda,” pungkasnya.