Pemprov Riau Pangkas Sharing Budget BPJS, Pemko Pekanbaru Gandeng Swasta dan Rumah Sakit

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru memastikan komitmennya untuk tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, meski alokasi sharing budget BPJS Kesehatan dari Pemprov Riau mengalami pemangkasan signifikan. Dari sekitar 150 ribu jiwa penerima bantuan BPJS Kesehatan yang masuk dalam skema sharing budget, Pemprov Riau menanggung 55 persen pembiayaan. 

"Sementara itu, sisanya serta seluruh kuota full coverage menjadi tanggungan Pemko Pekanbaru.
Namun, melalui keputusan terbaru, porsi pembiayaan yang ditanggung Pemprov Riau dipangkas menjadi hanya 20 persen. Dengan demikian, beban pembiayaan yang harus kami tanggung melalui APBD Kota Pekanbaru meningkat menjadi 80 persen," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Minggu (4/10/2026).

Kebijakan tersebut cukup berat bagi pemko. Kendati demikian, Pemko Pekanbaru tetap berupaya menjalankannya demi memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan.

"Kami mencoba bagaimana menjalankan instruksi ini walaupun berat. Kami akan menggandeng beberapa rumah sakit maupun badan usaha untuk membantu agar BPJS ini tidak hanya ditanggung oleh pemko," kata Agung, Jumat (25/9/2026).

Guna mengurangi beban APBD, Pemko Pekanbaru tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan pihak swasta, rumah sakit, dan badan usaha. Melalui skema tersebut, pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu akan dibagi antara pemerintah dan pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

"Misalnya, pihak rumah sakit menanggung pembayaran 50 persen untuk sekian orang dan 50 persen lagi ditanggung oleh pemko. Kami akan melakukannya sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Agung.

Pemko Pekanbaru akan terus mencari solusi. Agar, warga tidak kehilangan jaminan layanan kesehatan akibat perubahan porsi pembiayaan tersebut.

Jika skema kolaborasi dengan pihak swasta, rumah sakit, dan badan usaha belum mampu mengatasi persoalan, Pemko Pekanbaru akan kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Jaminan kesehatan merupakan bagian dari program nasional. Sehingga, persoalan pembiayaan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta kota.

"Karena ini program nasional, kalau tidak mampu juga kami akan sampaikan lagi kepada gubernur. Karena sejatinya, warga  Pekanbaru ini juga merupakan masyarakatnya gubernur dan Provinsi Riau," pungkasnya.