Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah
RIAU1.COM - Postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026 ada tren positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilaporkan mengalami lonjakan signifikan pada periode triwulan pertama, memberikan sinyal kuat terhadap perbaikan sistem pemungutan pajak daerah.
Peningkatan realisasi pendapatan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, dalam keterangannya, Senin (20/4/2026). Ia memaparkan bahwa capaian pada awal tahun ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
Berdasarkan data yang dihimpun Pansus, pendapatan daerah dari sektor PBBKB pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai Rp477 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif jika dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun 2025 lalu, di mana realisasinya hanya bertengger di angka Rp367 miliar.
"Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten," ujar Abdullah dengan nada optimis.
Politisi ini menekankan bahwa kenaikan ini bukanlah akhir dari target besar mereka. Abdullah berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan hingga tutup buku tahun anggaran nanti. Ia menargetkan stabilitas pendapatan ini menjadi fondasi utama agar pada tahun 2027 mendatang, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau bisa menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun.
Lebih lanjut, Abdullah melihat potensi PBBKB di Bumi Lancang Kuning sebenarnya masih bisa ditingkatkan hingga dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya. Ia menilai masih banyak celah potensi pendapatan dari penggunaan bahan bakar oleh sektor industri dan alat berat yang belum terdata secara optimal di wilayah Riau.
Sebagai perbandingan, Abdullah menyoroti capaian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menargetkan sektor PBBKB hingga angka Rp7 triliun. Menurutnya, secara karakteristik wilayah dan kekayaan sumber daya alam, Riau memiliki kemiripan dengan Kaltim sehingga target yang lebih tinggi sangat realistis untuk dikejar.
"Kondisi Riau dengan Kaltim itu tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuh dari angka itu. Jika target separuh dari Kaltim itu tercapai, maka impian kita melihat APBD Riau 2027 menjadi dua digit pasti akan menjadi kenyataan," pungkasnya.*
