Saat perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau di DPR Jakarta
RIAU1.COM - Ketua Badan Pekerja Perwujudan (BPP) Daerah Istimewa Riau (DIR), Datuk Seri Taufik juga mengumumkan dua agenda penting, yakni Maklumat Akbar DIR yang akan digelar pada 17 Oktober 2025, serta penyerahan naskah akademik DIR ke DPR RI dan DPD RI pada 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Alfitra Salamm, Ketua Aliansi DIR Nasional, menyatakan bahwa perjuangan ini telah disosialisasikan secara nasional dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Ia menilai gagasan DIR menjadi semakin relevan pascapemilu yang memperlihatkan jarak antara rakyat dan penguasa.
“Ini bukan soal angka, tapi tentang pengakuan bahwa Riau adalah jantungnya Melayu, dan Melayu itu pemersatu. Kita ingin negara hadir lebih dekat dengan kearifan lokal,” kata Alfitra.
Lalu Alfitra menambahkan, DIR bukan hanya soal status khusus, tetapi juga sarana untuk merekonstruksi ulang sistem layanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian budaya yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Naskah akademik DIR yang disusun oleh tim perumus turut dipresentasikan dalam pertemuan tersebut. Salah satu penyusunnya, Muhammad Herman, menjelaskan bahwa substansi DIR mencakup penguatan adat, pelestarian bahasa Melayu, dan pengelolaan ruang hidup berbasis ekologi.
“Ini adalah upaya memperkuat identitas masyarakat Riau sekaligus menghadirkan kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan karakter lokal,” kata Herman.
Herman juga menekankan bahwa perjuangan DIR tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekhususan yang memisahkan, melainkan kekhususan yang memperkuat peran daerah dalam kerangka NKRI.
LAMR sembagai motor penggerak DIR menyatakan bahwa pintu dialog selalu terbuka bagi semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan DIR. Dukungan partai politik dinilai menjadi sinyal positif bahwa gagasan ini bukan hanya milik LAMR, tapi milik rakyat Riau secara keseluruhan.
Dengan semakin banyaknya elemen yang bersuara, perjuangan menuju Daerah Istimewa Riau kini tak lagi hanya soal sejarah dan budaya, tetapi juga soal harapan masyarakat akan masa depan yang lebih setara dan bermartabat.*
