Usai penandatangan MoU pinjam pakai aset untuk program Sekolah Rakyat di Rokan Hilir
RIAU1.COM - Bupati H. Bistamam, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) dalam mendukung secara menyeluruh pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perjanjian pinjam pakai aset antara pemerintah daerah dengan pihak universitas.
Penandatanganan ini menandai dimulainya kolaborasi strategis dalam implementasi program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif prioritas dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dirancang sebagai solusi konkret terhadap tantangan pendidikan nasional, khususnya bagi sekitar 4,1 juta anak Indonesia yang masih berada di luar sistem pendidikan formal atau mengalami putus sekolah.
Menteri Sosial (Mensos) H. Saifullah Yusuf, dalam sambutannya menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana fisik pendidikan, melainkan representasi nyata kehadiran negara bagi kelompok rentan dan termarjinalkan dalam masyarakat.
"Negara boleh tidak mewariskan kekayaan materi, namun negara tidak boleh gagal mewariskan harapan," tegasnya.
Diketahui, Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi tahap pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Alhamdulillah, hari ini kami menghadiri undangan sekaligus menandatangani perjanjian pinjam pakai aset daerah yang akan difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat," ujar H. Bistamam.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Rokan Hilir akan dipusatkan di kompleks bangunan eks-Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), dengan kapasitas awal sebanyak 75 siswa. Komposisi peserta didik akan terbagi menjadi dua kelas jenjang SMP dan satu kelas jenjang SMA.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya berkomitmen dalam penyediaan sarana, tetapi juga akan mengalokasikan upaya dan sumber daya untuk pembangunan gedung permanen sebagai pusat kegiatan Sekolah Rakyat di masa mendatang.
"Kami berkomitmen agar setiap anak dari keluarga tidak mampu tetap memiliki akses yang adil terhadap masa depan yang layak, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi," tutur dia.*
