Paripurna DPRD Kabupaten Kampar
RIAU1.COM - Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar didampingi Wakil Bupati Kampar Dr Misharti, menyampaikan langsung Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 pada Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11) malam.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar H. Ahmad Taridi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Paripurna DPRD Kabupaten Kampar membahas Ttntang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen RAPBD tahun 2026 ke Ketua DPRD Kampar dan Pimpinan DPRD Kampar yang diawali dengan pidato Nota Keuangan oleh Bupati Kampar terhadap kondisi dan estimasi Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2026.
"Harapan kita semua tentunya ini akan menjadi pijakan dan pedoman kita bersama dalam membangun Kabupaten Kampar," kata Ahmad Yuzar.
Total pendapatan daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 2.582.973.002.994 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dianggarkan sebesar Rp 499.906.554.698 yang terdiri dari Pajak Daerah Rp 353.486.510.208 Retribusi Daerah Rp117.932.268.717.
Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 2.083.066.448.296 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.940.104.396.000 dan trasfer antar daerah dari Propinsi sebesar Rp 142.962.052.296 dengan jumlah belanja sebagaimana dijelaskan tersebut dibandingkan dengan pendapatan daerah terjadi defisit belanja sebesar Rp60 miliar.
Sambung Bupati Kampar menjelaskan bahwa total belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 2.642.973.002.994 dengan jenis belanja operasi Rp 2.042.011.381.020, belanja modal Rp 226.478.992.853 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 7.000.000.000.
Ditambahkan Bupati Kampar, bahwa penyampaian Nota Keuangan ini merupakan tahapan awal dalam proses pembahasan RAPBD 2026.
"Kami berharap, melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif , kita dapat merumuskan APBD yang transparan, efisien, dan akuntabel," tutur dia.*
