Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). Foto: Antara.
RIAU1.COM -Pemerintah menargetkan tahun ini sudah ada kepastian daerah yang akan ditunjuk sebagai calon ibu kota negara baru. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mencari lahan yang benar-benar dikuasai oleh pemerintah tanpa ganti rugi yang berlebihan.
"Mudah-mudahan tahun ini (2019) sudah ada kepastian lokasinya," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dilansir dari Tempo.co, Rabu (8/5/2019).
Mengenai tata ruang Kalimantan Tengah yang masih belum tuntas, Bambang mengatakan lokasinya harus sesuai dengan peruntukan. Kemudian, kendali sebaiknya di tangan pemerintah.
"Jadi intinya, kami mencari lahan yang benar-benar dikuasai oleh pemerintah tanpa ganti rugi yang berlebihan," ucap Bambang.
Soal ganti rugi tanah, hal itu merupakan tugas daerah untuk menyelesaikannya. Jika lahan tersebut milik warga, tentu akan ada mekanisme ganti rugi.
Berdasarkan penelitian Universitas Palangka Raya pada 2017 lalu, lokasi yang cocok untuk pengembangan ibu kota baru di Kalimantan Tengah meliputi areal seluas 500 ribu hektare berada di tiga tempat yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka Raya.
Pakar Pengembangan Wilayah Universitas Palangka Raya (UPR) Indrawan P Kamis, salah satu tim peneliti, menyebutkan, kawasan yang disebut sebagai segitiga emas Kalimantan Tengah mempunyai sejumlah keunggulan. Keunggilan itu berupa topografi tanahnya jauh lebih tinggi dari tempat lainnya. Kemudian daerah itu bebas banjir dan longsor.
"Yang terpenting wilayah itu tidak memiliki taman nasional dan lainnya. Jadi bila akan dialihkan jadi Area Penggunaan Lain (APL), prosesnya tak sulit," ujarnya
Bila nanti Kalimantan Tengah ditunjuk jadi ibu kota masa depan, maka sebaiknya dilakukan pemikiran ulang dengan melibatkan sejumlah pihak.
"Kami dari Universitas Palangka Raya siap untuk membantu dan berbagi data," ujarnya.
