Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: Istimewa/Internet)
RIAU1.COM - Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki sejarah manis dengan masyarakat Papua. Seperti dikutip dari tirto.id, 31 Agustus 2019, bermula dari dua bulan 10 hari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Gus Dur berkunjung ke Papua atau yang saat itu masih bernama Irian Jaya. Saat itu, Gus Dur melakukan dialog dengan segenap elemen masyarakat di bumi cendrawasih tepatnya tanggal 30 Desember 1999 pukul 20.00 WIT.
Katanya, semua pertanyaan didengarkan oleh Gus Dur. Dari yang memuji pemerintah RI bahkan hingga yang menuntut kemerdekaan. Dari semua jawaban Gus Dur, ada satu pernyataan yang menarik. Gus Dur menyatakan akan mengembalikan nama Irian menjadi Papua.
Ini cukup mengagetkan karena dulu selama rezim Orde Baru tabu jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Pemerintahan Soeharto secara politis mengidentikkan Papua dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Namun, Gus Dur meruntuhkan pandangan itu.
Setelah pertemuan di Jayapura itu, Presiden Gus Dur terus memberikan dukungannya untuk masyarakat Papua. Ia juga mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua II yang dihadiri oleh tidak kurang dari 5.000 orang peserta pada akhir Mei 2000.
Dia juga memberikan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk penyelenggaraan Kongres Papua II tersebut. Kongres ini membicarakan tentang segala hal tentang masa lalu dan masa depan Papua. Saat itu bahkan Gus Dur memperbolehkan berkibarnya bendera Bintang Kejora di tanah Papua.
Bendera Bintang Kejora selama ini dianggap sebagai lambang separatis. Namun oleh Gus Dur bendera ini dinilai sebagai lambang kultural sehingga diperbolehkan untuk berkibar dengan syarat dikibarkan di bawah bendera Merah-Putih. Sehingga Gus Dur satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa.
"Ia (Gus Dur) tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat kami rakyat Papua,” ucap Ketua Umum Dewan Adat Papua kala itu, Forkorus Yaboisembut.
Bagi masyarakat Papua, langkah yang diambil oleh Gus Dur ini selain menegaskan keberadaan orang Papua yang harus diperlakukan setara, juga mengilhami masyarakat Papua untuk berjuang demi perdamaian.
"Dengan keberanian iman dan intelektualitasnya, Gus Dur membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orde Baru yang otoriter-militeristik," jelasnya.
