Gangguan Distribusi Telah Melukai Ribuan Nelayan di NTT
RIAU1.COM - Nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami penurunan besar dalam pendapatan mereka tidak hanya karena tangkapan ikan yang lebih kecil tetapi juga sebagai akibat dari penurunan harga karena gangguan distribusi yang disebabkan oleh tindakan darurat untuk mengekang penyebaran COVID-19, kata sebuah survei.
Menurut survei yang dilakukan oleh LSM lokal Perkumpulan Pikul, kerugian pendapatan bisa mencapai Rp 2 triliun (US $ 133,8 juta) pada tahun 2020.
Survei juga menemukan bahwa penurunan produksi ikan dan penurunan harga telah sangat mempengaruhi mata pencaharian sekitar 66.525 rumah tangga nelayan yang terdiri dari 226.526 orang.
"Angka-angka ini terkait dengan dampak COVID-19 pada nelayan dan perikanan skala kecil pada pertengahan April," kata manajer program organisasi itu Andry Ratumakin kepada The Jakarta Post pada hari Rabu.
Dia mengatakan produksi ikan di provinsi tersebut telah menurun tajam dalam beberapa bulan terakhir karena lautan yang mengganggu kegiatan penangkapan ikan. Andry memperkirakan bahwa produksi ikan akan turun 50 persen tahun ini menjadi 78.845 ton dari sekitar 157.691 ton pada tahun sebelumnya.
Meskipun terdapat penurunan produksi, provinsi ini masih akan menikmati surplus, karena konsumsi ikan dari 5,4 juta penduduk provinsi diperkirakan hanya akan mencapai 12.860 ton per tahun, katanya.
“NTT masih memiliki surplus ikan sebanyak 65.985 ton. Masalahnya adalah bagaimana kita mendistribusikannya di tengah pembatasan pergerakan COVID-19, ”kata Andry, seraya menambahkan bahwa masalah distribusi telah menyebabkan penurunan harga ikan sebesar antara 50 dan 75 persen.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menyediakan makanan berprotein tinggi, LSM mendesak pemerintah untuk menyediakan dana bantuan bagi nelayan lokal yang terkena dampak gangguan distribusi.
Organisasi ini juga mendesak pemerintah untuk membantu menjembatani produsen ikan dengan pembeli dengan membuka kembali akses ke pasar dengan protokol kesehatan yang memadai, sementara juga menginstruksikan pegawai negeri sipil untuk membeli produk perikanan.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dapat membeli produk perikanan dan mendistribusikannya kepada orang-orang dan membeli produk lain yang dibuat oleh produsen lokal untuk menjaga mesin ekonomi daerah pedesaan berjalan," kata Andry.
Untuk meredam dampak pandemi COVID-19 pada keluarga berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi NTT telah mengalokasikan Rp 957 miliar dari program dana desa pemerintah pusat, kata kepala badan perencanaan dan penelitian pembangunan provinsi Lecky Koli.
“Dari dana desa Rp 3 triliun yang dialokasikan untuk provinsi kami, kami mengambil Rp 957 miliar untuk membantu warga berpenghasilan rendah yang terkena COVID-19,” katanya.
Dana tersebut akan diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang belum menerima program jaminan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan pokok non-uang tunai, tambah Lecky.
“Kami bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi orang miskin yang belum terdaftar, yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, dan mereka yang sakit parah,” katanya, seraya menambahkan bahwa penerima akan menerima uang tunai Rp 600.000 untuk tiga bulan berturut-turut.
R1/DEVI
