Pelayanan di MPP Kota Batam
RIAU1.COM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan atas masukan dari berbagai fraksi DPRD terkait Rancangan APBD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk tahun 2026.
Tanggapan ini disampaikan dalam sidang paripurna pada Senin, 15 September 2025 oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Firmansyah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi di DPRD yang telah memberikan masukan dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam menanggapi setiap fraksi, Wali Kota menjelaskan sejumlah hal. Kepada Fraksi NasDem, dijelaskan bahwa Pemkot terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi, termasuk melalui sistem digital.
Upaya ini seperti dimuat Batamnews, dilakukan tanpa membebani masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor informal. Aset daerah juga akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan swasta. Menyangkut infrastruktur, Pemkot berjanji akan terus memantau pembangunan secara berkala agar tepat waktu.
Terhadap masukan dari Fraksi Gerindra, Pemkot telah mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanan retribusi parkir, yang sudah berlaku sejak 1 September 2025. Layanan pengangkutan sampah juga ditingkatkan dengan penambahan armada truk dan pembentukan unit teknis khusus. Kepada Fraksi PDIP, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan.
Masyarakat bisa mengawasi melalui sistem pengadaan elektronik. Pemkot juga menjamin pembangunan merata di seluruh wilayah, baik di mainland maupun hinterland, untuk menghindari kesenjangan. Untuk penyandang disabilitas, anggaran untuk alat bantu telah disiapkan setiap tahunnya di Dinas Sosial.
Pemkot juga berkomitmen meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi yang transparan. Wali Kota juga menyambut baik saran untuk memperhatikan aspek lingkungan, seperti penyediaan tempat sampah, drainase yang baik, dan penghijauan kota.
Amsakar Achmad mengakui, belum semua masukan dapat ditanggapi secara detail dalam forum ini. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan dalam rapat teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.*
