Berujuk Rasa di Kediaman Walikota Pekanbaru, Pendemo Tuding Ada Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemko
Salah satu spanduk yang dibawa para pedemo dari Aliansi Mahasiswa Pancasila Peduli Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru, Kamis (14/2/2019). Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Aliansi Mahasiswa Pancasila Peduli Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru, Kamis (14/2/2019). Mereka menuding ada jual beli jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa juga membawa berbagai macam spanduk, beberapa diantaranya berisi foto pejabat di Pemko Pekanbaru.
Tulisan pada spanduk ini, diantaranya, dinasti/nepotisme jabatan dan pungutan liar (pungli) jual beli jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru. Mereka menjabarkan aliran pungutan liar menurut versinya.
Di samping itu, ada juga spanduk bertuliskan skandal proyek sampah Pemko senilai Rp98 miliar. Mereka meminta Kejari Pekanbaru memeriksa pihak yang diduga memberi suap untul memenangkan proyek sampah.
Masih dalam spanduk itu, para pedemo meminta Kejari Pekanbaru segera memeriksa wali kota Pekanbaru yang diduga menerima suap Rp3 miliar agar memenangkan PT Samhana Indah.
Di samping itu, para pedemo juga membawa spanduk bertuliskan tentang adanya dugaan korupsi dan pengaturan dalam proses lelang "pembangunan dua unit kantor SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp60,25 miliar.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Pancasila Peduli Pekanbaru Cep Permana Galih dalam orasinya menyampaikan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru. Pejabat tertentu bertindak sebagai eksekutor atau yang mengambil uang bagi ASN yang mau menduduki jabatan tertentu di lingkungan Pemko Pekanbaru. Uang itu diduga diserahkan kepada atasannya.
"Adanya dugaan membangun dinasti di lingkungan Pemko Pekanbaru," ungkapnya.
Diduga, pejabat tertentu keluarga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemko Pekanbaru yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kepala daerah. Bahkan, seorang pejabat terkesan dipaksakan menduduki jabatan tertentu.
Pendemo juga menuding adanya monopoli dalam sejumlah proyek di Pemko Pekanbaru. Untuk itu, pihak Kejagi Riau diminta menelusuri dugaan jual beli jabatan (pungli) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Karena tak berhasil menemui wali kota, para pedemo akhirnya membubarkan diri pukul 15.30.
