Ketua Forum Komite SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Riau sekaligus Ketua FM2KS Riau Delisis Hasanto. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Forum Komite SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Riau bersama Forum Musyawarah Kerja Komite Sekolah (FM2KS) Riau menyampaikan laporan hasil seminar yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Laporan tersebut berisi sejumlah kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Ketua Forum Komite SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Riau sekaligus Ketua FM2KS Riau Delisis Hasanto di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Kamis (12/3/2026), menjelaskan, seminar tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya. Narasumber tersebut berasal dari Disdik Riau, Ketua Komisi V DPRD Riau, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
"Keterlibatan berbagai pihak tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya Disdik Riau. Kami melaporkan secara keseluruhan hasil seminar, mulai dari kesimpulan hingga rekomendasi," katanya.
Diharapkan, rekomendasi yang telah dirumuskan dapat ditindaklanjuti. Sehingga, penyelenggaraan pendidikan semakin baik di Riau ke depannya.
Delisis juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Salah satu tantangan itu terkait keterbatasan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Kondisi anggaran Bosda yang dinilai semakin minim berdampak pada pelaksanaan berbagai program kegiatan di sekolah," ungkapnya.
Berbagai program pendidikan di sekolah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat berjalan optimal. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, sekolah akan kesulitan menjalankan program yang telah direncanakan.
Di sisi lain, komite sekolah tidak menerima gaji dalam menjalankan tugasnya. Peran komite lebih difokuskan pada upaya memastikan program sekolah dapat terlaksana dengan baik dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Hal terpenting bagi kami adalah bagaimana program sekolah dapat teranggarkan dengan baik. Sehingga kebijakan sekolah gratis benar-benar dapat terlaksana,” ucal Delisis.
Selain persoalan anggaran, ia juga menyoroti kebijakan penghapusan tes psikologis bagi siswa baru di tingkat SMA dan SMK. Sebelumnya, tes psikologis berfungsi membantu guru bimbingan dan konseling (BK) dalam memetakan minat, bakat, serta karakter peserta didik sejak awal.
"Dengan adanya pemetaan tersebut, guru dapat lebih mudah memberikan pendampingan serta mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan perilaku siswa. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali berbagai masukan yang telah dirumuskan dalam seminar tersebut," harap Delisis.
Seluruh rekomendasi telah disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten di bidang pendidikan. Diharapkan, Pemprov Riau dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil seminar ini. Sehingga, kualitas pendidikan di Provinsi Riau dapat terus meningkat di masa mendatang.
