Pemprov Anggarkan Rp130 Miliar Bangun Stadion Utama Sumbar

Pemprov Anggarkan Rp130 Miliar Bangun Stadion Utama Sumbar

4 Maret 2023
Stadion Utama Sumbar

Stadion Utama Sumbar

RIAU1.COM - Sejumlah progres pembangunan infrastruktur dijelaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menjawab pertanyaan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar, ketika berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumbar belum lama ini.

Dalam unjuk rasa tersebut para mahasiswa mempertanyakan realisasi janji kampanye dan 25 program unggulan yang digagas Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy. Khususnya, mengenai infrastruktur, pertanian, perekonomian hingga penurunan prevelansi stunting, dan kasus kekerasan seksual.

Berkaitan dengan infrastruktur, mahasiswa mempertanyakan progres pembangunan Stadion Utama (Main Stadium)  Sumatra Barat, Gedung Kebudayaan dan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.

Audy seperti dimuat Padangkita menjelaskan, pembangunan Stadion Utama Sumatra Barat sudah berjalan selama enam tahun sebelum masa jabatan Mahyeldi – Audy dengan rencana penganggaran Rp600 miliar.

Ia mengakui, pembangunan stadion itu sempat terhambat akibat pandemi Covid-19. Jika anggaran tetap digunakan untuk melanjutkan pembangunan stadion, kata Audy, maka penanganan Covid-19 dikhawatirkan tak maksimal.

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemprov dan DPRD Sumbar melakukan analisis ulang untuk menghemat biaya pembangunan stadion. Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan skema baru, dibutuhkan dana sebesar Rp130 miliar.

“Kita akan anggarkan di tahun 2024,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini lapangan dan tribun barat stadion sudah selesai dibangun. Sementara tiga sisi tribun lainnya telah tertutup.

Terkait Gedung Kebudayaan, Audy Joinaldy menjelaskan, Pemprov Sumbar telah memutus kontrak dengan kontraktor. Saat ini rekanan kontraktor tersebut tersandung masalah hukum dan berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Artinya kita akan memulai lagi dari awal,” sebut dia.

Sementara untuk pembangunan jalan tol, ia menjelaskan pembebasan lahan hingga saat ini telah mencapai 95 persen. Sementara pekerjaan pembangunan fisik terus berjalan secara simultan.

Adapun pembayaran ganti rugi sisa 5 persen pembebasan lahan itu, kata Audy, tetap akan segera dibayarkan melalui skema konsinyasi, sembari menunggu penyelesaian sengketa bergulir di pengadilan.

Berkaitan dengan sektor pertanian, Audy menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat menjadi 110,41 persen. Artinya, indeks harga yang diterima oleh petani, termasuk nelayan lebih besar dari pada indeks harga yang dibayarkan.

“Alhamdulillah NTP kita setahun belakangan ini agak meningkat. Artinya ada sedikit penambahan pendapatan di nelayan, petani dan peternak,” jelas Wagub Audy.*