
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad
RIAU1.COM - Target investasi sebesar Rp 50 triliun diyakini dapat tercapai untuk investasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir tahun 2025.
Capaian target investasi untuk Kepri yang diproyeksikan pemerintah pusat tersebut tidak lepas dari kinerja tahun sebelumnya yang berhasil melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut Pemprov Kepri optimistis realisasi investasi akan tembus di angka Rp 50 triliun sesuai dengan target yang ditetapkan.
Hingga Juni 2025, angka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kepri telah mencapai lebih dari Rp 29 triliun. Secara year-on-year periode triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan investasi bahkan mencapai 7,14 persen.
"Sesuai target Pusat Rp 50 triliun, artinya disisa waktu sampai Desember, sangat memungkinkan kita capai target itu," kata Gubernur Ansar yang dimuat Batamnews.
Jika berkaca pada capaian 2024 lalu, angka investasi PMA dan PMDN di Kepri bahkan mencapai 137 persen atau Rp 47 triliun, jauh melampaui target Rp 35 triliun. Dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024, Kepri mencatatkan angka sebesar 11.000 USD, setara dengan Brazil dan melampaui Thailand.
"Tapi bagaimana PDRB ini bisa terdistribusi secara merata ke masyarakat, maka kita gunakan alat ukur yang namanya Indeks Gini Ratio yang mengukur disparitas pendapatan antara seorang dengan orang yang lain," ujarnya.
Ansar menegaskan, berbagai upaya tengah dilakukan agar pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemprov Kepri memberi ruang bagi masyarakat untuk masuk ke pasar kerja, menyediakan modal usaha tanpa bunga, membina kluster ekonomi bagi UMKM, serta menciptakan pelatihan wirausaha bagi kalangan muda.
"Ini sangat signifikan dalam membentuk sistem ekonomi dan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," tutupnya.
Pemerintah Provinsi Kepri pada 2025 disebut sangat konsen menjaga tingkat penghasilan masyarakat agar tidak menurun. Terutama kelompok berpenghasilan rendah yang diharapkan dapat meningkat kesejahteraannya seiring derasnya arus investasi.
"Jangan ada kelompok masyarakat yang berada di kelas menengah turun ke bawah. Tapi minimal bertahan atau kelasnya bertambah menjadi masyarakat berpendapatan lebih baik. Itu yang perlu kita kontrol. Sementara masyarakat yang di level bawah kita dorong biasa meningkat," ujar Gubernur Ansar.*