Mentan Minta Pengusaha Tak Tekan Harga Kelapa, Rencana Pabrik Dibangun di Inhil

RIAU1.COM -Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti harga kelapa yang masih berada di bawah Rp4.000. Para pengusaha diminta tidak mengambil keuntungan berlebihan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Harga kelapa masih di bawah Rp4.000. Kemarin, kami sudah bahas juga agar industri jangan merugikan petani," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai penyerahan bantuan pangan bagi warga Pekanbaru di halamam Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Kamis (17/9/2026).

Pemerintah pusat terus mendorong pembangunan industri pengolahan kelapa di sejumlah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar bagi hasil produksi petani. Pembangunan sejumlah pabrik kelapa telah direncanakan di Morowali dan Maluku Utara. Pemerintah juga berencana membangun pabrik kelapa di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Kami akan membangun beberapa pabrik kelapa, ada di Morowali dan Maluku Utara. Kemudian, insyaallah direncanakan di Riau ini di Kabupaten Indragiri Hilir," ujarnya.

Di tengah kondisi harga kelapa yang masih rendah, Amran kembali mengingatkan pelaku usaha agar tetap memberikan harga yang layak kepada petani. Keuntungan perusahaan tidak boleh diperoleh dengan cara menekan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

"Saya minta lagi tolong kepada pengusaha. Anda boleh untung, tetapi jangan semena-mena sama petani," tegas Amran.

Ia juga meminta jajaran kepolisian di daerah ikut melakukan pengawasan terhadap kondisi harga kelapa di lapangan. Ia mendorong para kapolres mengecek langsung penyebab penurunan harga serta memastikan tidak ada praktik perdagangan yang merugikan petani.

"Nanti kalau bisa para kapolres mengecek di lapangan kenapa harga kelapa turun. Dicek perusahaannya, jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat," tutur Amran.

Ia mencontohkan persoalan beras fortifikasi (beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu) yang dijual dengan harga sangat tinggi dan tidak sesuai dengan klaim produknya. Pemerintah telah mengambil tindakan setelah menemukan persoalan tersebut.

"Contohnya kemarin, ada beras fortifikasi mengambil keuntungan Rp40.000 satu kilogram. Ini tidak benar dan itu pun bukan fortifikasi. Sudah palsu dijual mahal," ucap Amran.

Pemerintah akan menindak tegas praktik yang merugikan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius.

"Saya sudah telepon Kapolri, langsung ditindak tegas. Tidak boleh ada ampun. Ini kalau perlu ada hukuman terberat, kasih hukuman terberat," ungkap Amran.

Perlindungan terhadap petani dan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Karena, sektor pangan berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan persoalan satu orang. Ini untuk 286 juta orang, kami harus jaga," pungkasnya.