Program Satu ASN Satu RW Dinilai Dongkrak PAD, Warga Pekanbaru Perlu Diberi Pendampingan

RIAU1.COM -Program Satu ASN Satu RW menjadi salah satu strategi Pemko Pekanbaru dalam memperkuat pelayanan kepada warga sekaligus mendukung upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Program yang telah berjalan sejak lalu tersebut tidak bertujuan menambah beban kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan rukun warga (RW).

“Program ini bukan untuk membuat ASN bekerja menggantikan tugas RW. Mereka berfungsi sebagai penghubung agar warga benar-benar merasa terlayani dan memperoleh informasi mengenai berbagai program pemerintah,” kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Selasa (9/6/2026).

Keberadaan ASN di setiap RW memudahkan pemerintah dalam menjangkau warga secara langsung. Dengan pendekatan tersebut, berbagai informasi terkait pelayanan publik, pembangunan, hingga kewajiban perpajakan dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

Keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam keberhasilan berbagai program pemerintah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan melalui ASN pendamping dinilai mampu membangun komunikasi yang lebih baik dengan warga.

“Ketika warga dilibatkan, tentu mereka lebih memahami kondisi lapangan, karakter lingkungan, serta budaya yang ada di wilayahnya masing-masing,” ujar Agung.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga sebenarnya memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dalam membayar pajak. Namun, warga membutuhkan pendampingan, arahan, dan edukasi yang berkelanjutan.

“Bukan karena tidak mau membayar. Tetapi terkadang warga perlu didatangi, diberikan pemahaman, dan diajak secara langsung. Ketika itu dilakukan, mereka bersedia memenuhi kewajibannya,” jelas Agung.

Pendekatan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Pada tahun lalu, PAD Pekanbaru mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai lebih dari Rp400 miliar dibandingkan periode sebelumnya.

"Tahun ini, kami masih menghadapi tantangan akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun kondisi keuangan masih stabil. Sehingga, roda pemerintahan dan pembangunan tetap dapat berjalan, meskipun harus dilakukan berdasarkan skala prioritas,” ungkap Agung.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau atas dukungan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya melalui penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor kepada Pemko Pekanbaru. Ia berharap sinergi antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau terus diperkuat guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mendukung kemandirian fiskal daerah.

“Terima kasih kepada Pemprov Riau yang telah menyerahkan data wajib pajak kendaraan bermotor. Dukungan seperti ini sangat penting untuk membantu daerah meningkatkan pendapatan dan memperkuat pembangunan,” pungkasnya.