Usai Rakor Penangan Sumur Minyak di Rohil
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) memperkuat sinergi dengan SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui pertemuan strategis terkait percepatan program pembersihan lingkungan (remediasi) dan penanganan sumur migas tidak aktif.
Pertemuan ini melahirkan kesepakatan krusial berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama guna menjamin kelancaran operasional di lapangan tanpa hambatan sosial.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, H. Fauzi Efrizal, didampingi Asisten III Normansyah, Kadis DLH Suwandi, Plt. Kepala DPMPTSP Asuar, serta Kabag SDA Novri Hendra Gunawan.
Sementara dari pihak industri hulu migas, hadir perwakilan SKK Migas (Departemen Operasi Tanti, Bobi Arief, dan Departemen Formalitas Komunikasi Arif Salsabila) serta tim PHR yang dipimpin oleh Budi Harsana dan Suyanto.
Perwakilan PHR, Budi Harsana, mengungkapkan bahwa selain mengejar target produksi migas, PHR memiliki mandat negara untuk memulihkan tanah terkontaminasi minyak (remediasi) di 250 titik yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tahun ini pekerjaan akan dimulai secara intensif di wilayah Rokan Hilir. Fokus kami tidak hanya pada pembersihan lahan, tetapi juga penanganan pasca-operasi seperti penutupan sumur tua yang sudah tidak produktif guna menghindari bahaya lingkungan. Salah satu agenda terdekat adalah pengangkatan pipa gas lama di jalur Bangko sepanjang 78 Kilo," jelas Budi.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Rohil Fauzi Efrizal menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, pembentukan Satgas sangat krusial untuk memitigasi potensi sengketa lahan, mengingat banyaknya aset negara yang kini bersinggungan dengan pemukiman warga.
"Kita perlu langkah preventif melalui Satgas agar koordinasi di lapangan solid. Seringkali muncul kendala klaim lahan atau dokumen kepemilikan yang tumpang tindih saat tim PHR akan bekerja. Di sinilah peran Satgas untuk memberikan edukasi dan mencari solusi bijak bagi masyarakat," ujar Fauzi.
Ia menambahkan, keterlibatan dinas terkait dalam Satgas akan memastikan Program Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan aspek sosial dan kearifan lokal. Pihak PHR dan SKK Migas mengapresiasi gerak cepat Pemkab Rohil.
Langkah serupa sebelumnya telah berhasil diinisiasi di tingkat provinsi serta empat kabupaten/kota lain di wilayah kerja Blok Rokan. Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak akan segera merumuskan struktur Satgas dan melakukan peninjauan lapangan (survei) di titik-titik krusial yang bersinggungan dengan area produktif warga.*
