Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah untuk berfokus pada pendekatan yang berbasis edukasi serta pengawasan ketat lewat regulasi. Hal itu merespons usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pelarangan rokok elektrik atau vape masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, apabila vape terbukti menjadi sarana penyalahgunaan narkoba, maka upaya pembatasan ketat atau bahkan pelarangan bisa menjadi bagian dari langkah preventif. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan syariat Islam, terutama ihwal menjaga jiwa (hifz al-nafs).
Maksimal Tak Kenal Usia, Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai dengan Modus Romansa Bisa Serang Siapa Saja Impor LPG Dominan dari AS, Ketahanan Energi Rentan?
Bagaimanapun, tegas dia, pelarangan total tidak perlu dilakukan selama penggunaan vape masih dalam batas-batas hukum yang berlaku kini di Tanah Air.
“Jika penggunaannya (vape) masih dalam batas legal dan tidak disalahgunakan, maka yang lebih didorong adalah edukasi, pengawasan, dan regulasi, bukan larangan total,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Fahrur itu saat dikonfirmasi kantor berita Antara dari Jakarta pada Kamis (9/4/2026).
Wacana pelarangan vape mengemuka setelah aparat keamanan mengungkap peredaran narkotika jenis etomidate. Narkotika jenis etomidate ini dapat ditambahkan dalam penggunaan rokok elektrik dengan vape atau pod.
Saat ini, zat tersebut sudah masuk dalam narkotika golongan II sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang di tetapkan 21 November 2025.
Gus Fahrur menilai, kebijakan yang diambil negara harus bersifat proporsional. Fokus utama mesti diarahkan pada pencegahan celah penyalahgunaan. Sebab, menurut dia, vape saat ini merupakan produk resmi dan legal yang diperjualbelikan di Indonesia.
"Artinya, tidak serta-merta dilarang mutlak, tetapi kita mendorong kebijakan yang proporsional dan berbasis kemaslahatan publik," ucap Gus Fahrur.
Menurutnya, aturan yang ketat harus difokuskan pada pengawasan distribusi agar vape tidak dijadikan medium distribusi narkotika. Pendekatan ini dinilai selaras dengan prinsip menjaga jiwa dalam bingkai kemaslahatan masyarakat.
Dengan regulasi yang tepat, kata dia, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan vape tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang membahayakan.
Oleh karena itu, Gus Fahrur menilai, pelarangan vape tidak perlu masuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Lebih lanjut, pihaknya mendorong pengaturan spesifik terhadap modus penyalahgunaan vape untuk zat terlarang.
"Saya kira, tidak harus melarang vape dalam RUU Narkotika, tetapi lebih mendorong pengaturan spesifik terhadap modus penyalahgunaan vape untuk narkoba dengan lebih ketat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan terhadap rokok elektronik atau vape dengan cairannya untuk diatur dalam RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.
Suyudi mengatakan, Indonesia kini dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape secara masif. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos, telah terlebih dahulu mengambil sikap tegas yakni melarang peredaran vape.
"Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan," kata Suyudi.
Ia menjelaskan, dari pengujian terhadap 341 sampel cairan vape itu, pihaknya menemukan 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis (senyawa ganja sintetis), satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate (obat bius).*
