Walikota Batam, Amsakar Achmad
RIAU1.COM - Pemerintah Kota Batam terus bergerak cepat menghadapi krisis sampah yang semakin mendesak.
Di bawah kepemimpinan Walikota Amsakar Achmad, serangkaian langkah strategis ditempuh secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Upaya ini mencakup pembentukan task force khusus, penguatan armada operasional, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga penjajakan kemitraan jangka panjang dengan pihak swasta.
Langkah awal yang dilakukan adalah penunjukan Yuspa Henri sebagai ketua Tim Task Force khusus penanganan sampah. Tim ini bekerja berdasarkan pemetaan teknis yang rinci dari para camat dan lurah, dengan fokus pada kebutuhan armada dan titik rawan sampah di setiap kecamatan.
"Di Sagulung ini, ini, ini, titiknya butuh angkutan sekian banyak armada. Jadi betul-betul sudah menukik ke tataran teknis," ujar Amsakar menjelaskan pendekatan berbasis data yang kini diambil pemerintah.
Pemetaan tersebut telah rampung dan digunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran operasional di tiap kecamatan. Belanja Tidak Terduga (BTT) pun digerakkan untuk mendukung pengangkutan tumpukan sampah yang terjadi di beberapa titik.
Selain kekuatan internal, pemerintah menggandeng pelaku usaha untuk bergerak bersama. Sejumlah bantuan, termasuk incinerator di Bengkong yang kini memasuki tahap uji coba, menjadi bukti partisipasi pihak swasta. Kolaborasi paling signifikan terlihat dalam pembangunan jalan lingkar di TPA Telaga Punggur.
Dengan dukungan pelaku usaha, pembangunan jalan lingkar zona A kini memasuki hari ketiga dan ditargetkan selesai pada hari Minggu.
"Hari yang ketiga ini kerja. Diperkirakan hari minggu nanti selesai," kata Amsakar dalam evaluasi progres terbaru yang dimuat Batamnews.
Jalan lingkar ini vital untuk mengurai kemacetan armada pengangkut sampah di TPA. Selama ini, kendaraan harus menunggu satu sama lain untuk keluar–masalah yang memicu antrean panjang di dalam kawasan pembuangan.
Persoalan semakin pelik setelah Kementerian Lingkungan Hidup menutup zona A akibat ketidaksesuaian tata kelola landfill.
Walikota telah melayangkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup untuk meminta izin penggunaan sementara zona tersebut.
"Karena kalau hanya B saja dengan sirkulasi yang terbatas itu tidak selesai. Persoalan sampah ini tidak selesai," tegas Amsakar.
Di tingkat menengah, Pemko Batam tengah merancang pembentukan tiga Unit Bisnis Terpadu (UBT) TPS untuk memperkuat pola kerja pengelolaan sampah di lapangan.
Meskipun menuai respons beragam dari masyarakat, pemerintah menilai langkah ini perlu untuk mewujudkan sistem yang lebih terstruktur. "Ini kan luar biasa ini kompleksitas persoalannya. Kita mau Batam ini bersih," ujarnya.
Untuk solusi jangka panjang, Pemko Batam sedang mengkaji rencana kemitraan penuh dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Tim tengah menilai biaya operasional swasta dibandingkan dengan operasional OPD, termasuk mekanisme pemeliharaan dan perawatan kendaraan.
"Kalau angka itu masih sebanding, kita akan lakukan tender di akhir tahun. Tapi dengan catatan nanti karena barangnya belum teranggarkan kita baru akan membayar di APBD Perubahan," jelas Amsakar.
Menurutnya, langkah ini dapat meringankan APBD dari beban biaya perawatan armada yang terus meningkat tiap tahun, sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan sampah kota.
Di sisi lain, Amsakar meminta seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat. Ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sampah dan meningkatkan budaya pemilahan sampah dari rumah.
"Yang kedua, saya ingin katakan bahwa kami bekerja sangat serius persoalan ini, tapi kompleksitasnya memang luar biasa ribet dan tidak sederhana," jelasnya, menegaskan bahwa penanganan krisis sampah memerlukan gerakan bersama, bukan hanya kerja pemerintah.*
