Polemik TKA Masuk Saat Pandemi, Anggota DPR RI Ini Minta Presiden Keluarkan Sikap Tegas
Anggota DPR RI, Syahrul Aidi Maazat
RIAU1.COM - Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di saat pemerintah mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali, menuai kecaman dari banyak pihak.
Salah satunya berasal dari Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi. Kata dia, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub hingga Kemenlu saling lempar tanggung jawab dengan masalah ini. Akibatnya, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai.
"Ini akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Kita harus menyikapinya dengan serius. Presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap," kata Anggota DPR Dapil Riau ini, Selasa 6 Juli 2021.
"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," papar dia menambahkan.
Saat ini, sambung dia, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19, dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Koordinasi perlu langsung di tangan Presiden. Untuk itu, Presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Kapan perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini," ujarnya.
Makna darurat dalam PPKM darurat, menurut politis PKS ini tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Sebab itu, Presiden lah menurut Syahrul Aidi yang harus bertanggungjawab penuh.
"Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden." demikian Syahrul Aidi.*
